1. Anggota luar biasa adalah mereka yang :

   1. Belum terdaftar di salah satu lembaga pendidikan atau pengajaran.
   2. Tidak terdaftar lagi di salah satu lembaga pendidikan atau pengajaran.
   3. Menaruh simpati kepada JALA
2. Calon anggota luar biasa mengajukan permintaan menjadi anggota JALA dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh pengurus pusat, daerah atau cabang yang disertai dua buah pasfoto untuk kartu anggota.
3. Formulir pendaftaran dibuat sesuai dengan lampiran AD/ART, atau yang tertera pada website www.alumniamikom.org
4. Formulir pendaftaran tersebut dibuat rangkap dua, sebuah dikirimkan kepada pengurus pusat dan sebuah lagi disimpan di cabang.
5. Seseorang hanya dapat menjadi anggota JALA pusat, daerah maupun cabang di mana dia belajar, bekerja atau bertempat tinggal.
6. Anggota harus melaporkan kepindahannya / perubahan data alamat kepada pengurus pusat atau daerah atau cabang yang bersangkutan atau melalui website www.alumniamikom.org

1. Keputusan Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang atau Rapat Anggota Daerah maupun Cabang, bahwa seorang anggota telah melakukan hal-hal seperti tercantum dalam AD pasal 14. paragrap 1 disampaikan kepada pengurus pusat dengan usul pemberhentian.
2. Apabila pengurus pusat menolak usul pemberhentian tersebut, maka keputusan dikembalikan kepada cabang dengan alasan penolakannya.
3. Apabila cabang tersebut masih berpegang kepada keputusan semula, maka pengurus pusat dapat menerima keputusan cabang tersebut
4. Apabila pengurus pusat menyetujui pemberhentian, maka keputusannya diberitahukan kepada cabang yang bersangkutan.
5. Pengurus pusat berkewajiban memberitahukan kepada cabang-cabang lainnya tentang pemberhentian ini.
6. Setiap anggota yang diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang atau Rapat Anggota Daerah maupun Cabang
7. Atas dasar pembelaan itu, Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang atau Rapat Anggota Daerah maupun Cabang memutuskan untuk membatalkan atau memperkuat pemberhentian tersebut.
8. Apabila pemberhentian itu dibatalkan oleh Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang atau Rapat Anggota Daerah maupun Cabang, maka rehabilitasi anggota tersebut dilaksanakan dalam Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang atau Rapat Anggota Daerah maupun Cabang itu juga.

daftar isi

1. Pemberhentian sementara dikenakan pada anggota biasa/luar biasa, apabila ia menolak membayar
iuran seperti tertera pada AD pasal 15.a. atau menolak dasar dan azas pada pasal 5.
2. Pelaksanaan ART pasal 3 ini diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan pengurus pusat, daerah maupun cabang.

1. Peserta Musyawarah Nasional adalah :

   1. Anggota JALA yang terdapat di wilayah pusat, daerah maupun cabang yang mendaftarkan diri melalui pengurus pusat, daerah maupun cabang, diketahui panitia pelaksana dan disetujui pengurus pusat.
   2. Wakil daerah maupun cabang yang ditetapkan oleh pengurus daerah maupun cabang yang bersangkutan.
2. Jumlah wakil daerah atau cabang yang berhak mengikuti Munas adalah sebagai berikut :
   Cabang yang beranggota :
   3 - 25 orang mengirimkan 1 wakil
   26 - 40 orang mengirimkan 2 wakil
   41 - 65 orang mengirimkan 3 wakil
   66 - 100 orang mengirimkan 4 wakil
   101 - 145 orang mengirimkan 5 wakil
   146 - 200 orang mengirimkan 6 wakil
   201 orang atau lebih mengirimkan 7 wakil
3. Setiap wakil berhak atas satu suara di Munas
4. Pengurus cabang berkewajiban memberikan surat mandat kepada wakil-wakilnya di Munas.
5. Munas dianggap sah apabila terdapat sekurang-kurangnya 2/3 mandat atau dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah kepenguruan yang telah terdapat dai daerah maupun cabang.
6. Munas dipimpin oleh pengurus pusat, apabila ada sangkalan terhadap kebijaksanaan pengurus pusat yang diterima anggota peserta Munas, maka pimpinan sidang diserahkan kepada pimpinan yang dimufakati oleh peserta Munas.
7. Rapat-rapat Munas senantiasa terbuka untuk anggota lain yang bukan peserta Munas, kecuali rapat tertutup.
8. Munas diumumkan sekurang-kurangnya enam minggu sebelum Munas diselenggarakan.
9. Notulen Munas dibuat oleh panitia penyelenggara Munas dan disahkan dalam Munas tersebut.
10. Keberadaan Perwakilan Anggota Luar Biasa dalam Munas, dipanggil bila dianggap perlu oleh pengurus pusat atau atas permintaan lebih dari setengah dari jumlah cabang secara langsung.
11. Ketentuan ART pasal 4.j berlaku juga untuk hak suara dan memilih anggota luar biasa bila disetujui 2/3 peserta Munas.

daftar isi

1. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dipilih oleh anggota yang menjadi peserta Munas untuk masa kepengurusan satu priode (3 tahun) dan kemudian membentuk kepengurus pusat. Pembentukan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu tiga minggu setelah Munas tersebut selesai.
2. Apabila Ketua terpilih tidak dapat melaksanakan ART pasal 5.a, maka ketua terpilih/pengurus pusat periode sebelumnya memanggil para ketua terpilih dan ketua daerah maupun cabang untuk membantu pembentukan kepengurusan.
3. Susunan pengurus pusat harus diberitahukan melalui surat resmi kepada pengurus cabang, selambat-lambatnya tiga minggu setelah pengurus pusat yang baru terbentuk atau melalui website resmi alumni amikom.

1. Pengurus pusat wajib memberikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada seluruh cabang-cabang, yang mencakup laporan kegiatan, administrasi, keuangan dan kebijaksanaan.
2. Pengurus pusat berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala tindakannya dalam Munas secara tertulis.

1. Pengontrolan keuangan pengurus pusat dilakukan oleh Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan yang diatur dalam ART pasal 15.
2. Badan pemeriksa administrasi dan kebijaksanaan pengurus pusat dipilih oleh Munas dan melaksanakan tugasnya dalam Munas tersebut sebelum pergantian pengurus diadakan.
3. Munas adalah badan perlengkapan satu-satunya yang berhak membebaskan pengurus pusat dari jabatannya, setelah mempertimbangkan hasil kerja kedua badan pemeriksa tersebut.

1. Rapat pengurus pusat diadakan menurut keperluan.
2. Rapat pengurus daerah diadakan menurut keperluan
3. Rapat pengurus cabang diadakan menurut keperluan
4. Rapat daerah maupun cabang dipimpin oleh seorang pengurus daerah atau cabang bersangkutan.
5. Undangan rapat daerah maupun cabang diserahkan kebijaksanaannya kepada pengurus cabang.
6. Permintaan untuk mengadakan rapat dari pihak anggota harus diajukan kepada pengurus secara tertulis dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 1/5 jumlah anggota yang terdapat diwilayah yang bersangkutan, dengan jumlah minimum enam orang.
7. Rapat daerah maupun cabang diadakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun.
8. Jika 2/3 dari jumlah anggota daerah maupun cabang menyatakan tidak percaya kepada pengurus cabang, maka pengurus cabang harus mengundurkan diri.
9. Pengunduran diri pengurus cabang, menurut ART pasal 8.h hanya dapat dilaksanakan dalam rapat cabang, di mana sekaligus ditentukan ketua cabang yang baru. Ketentuan ART pasal 8.h tersebut tidak mengikat.
10. Rapat daerah maupun cabang dapat membuat peraturan yang khusus berlaku untuk daerah maupun cabang itu sendiri, asal tidak bertentangan dengan AD/ART. Peraturan tersebut harus diberitahukan kepada cabang-cabang lain dan pengurus pusat.

daftar isi

1. Cabang dapat didirikan di kota-kota yang calon anggota penuhnya berjumlah sekurang-kurangnya 15 orang.
2. Pengesahan pendirian cabang dilakukan oleh pengurus pusat.
3. Di satu kota hanya dapat didirikan satu cabang JALA yang sah.
4. Di tempat dimana cabang-cabang JALA belum dapat didirikan, calon-calon anggotanya dapat menggabungkan diri dengan cabang yang terdekat.

1. Kepengurusan Daerah maupun Cabang dapat dibekukan atas permintaan pengurus daerah atau cabang itu sendiri.
2. Cabang dapat dibekukan oleh pengurus pusat, apabila dalam waktu satu tahun tidak ada kegiatan yang dilaporkan kepada pengurus pusat.

1. Pengaktifan kembali hanya dapat dilakukan apabila rapat daerah atau cabang yang diselenggarakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ART pasal 8.b-g, sedangkan inisiatif pengundangannya dapat dilakukan oleh setiap individu anggota.
2. Pengaktifan kembali harus diberitahukan secara tertulis kepada pengurus pusat dan cabang-cabang lain.

1. Kesekretariatan Daerah maupun Cabang dapat dibubarkan apabila melanggar AD/ART.
2. Pembubaran daerah maupun cabang dapat dilakukan atas permintaan daerah atau cabang itu sendiri.
3. Pembubaran daerah maupun cabang hanya dapat dilakukan dalam Munas.

daftar isi

1. Ketua / Koordinator daerah atau cabang sementara ditunjuk oleh pengurus pusat
2. Ketua / Koordinator daerah atau cabang sesudahnya dipilih oleh rapat daerah atau cabang untuk jangka waktu satu tahun.
3. Adapun cara pemilihan diserahkan kepada kebijaksanaan rapat daerah atau cabang yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
4. Pengurus daerah atau cabang terdiri dari sekurang-kurangnya ketua, sekretaris dan bendahara.
5. Pengangkatan pengurus cabang diserahkan kepada kebijaksanaan ketua cabang.
6. Pengurus cabang yang baru harus memberitahukan susunan kepengurusannya kepada pengurus pusat dan cabang-cabang lain dalam waktu tiga minggu setelah terbentuk.

1. Uang iuran daerah maupun cabang diatur menurut kebijaksanaan pengurus daerah dan cabang bersangkutan.
2. Pengurus daerah atau cabang berhak dan berkewajiban memberi peringatan kepada anggota-anggotanya yang mengabaikan ketentuan dalam ART pasal 13. a.
3. Pengurus daerah atau cabang melaporkan kebijaksanaan keuangan yang ditetapkan kepada anggotanya kepada pengurus pusat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu priode kepengurusan.
4. Pembiayaan delegasi daerah maupun cabang ke Munas ditanggung oleh pengurus daerah maupun cabang bersangkutan dan dibantu pengurus pusat sesuai dengan kesanggupan pengurus pusat.

daftar isi

1. Badan Pengawas Kegiatan dan Keuangan (BPKK) beranggotakan tiga orang dari cabang yang berbeda dipilih oleh Munas dari peserta yang hadir untuk masa kerja satu periode kepengurusan JALA.
2. BPKK wajib melaksanakan tugasnya sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan memberitahukan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada masing-masing daerah atau cabang dan Pengurus Pusat.
3. Pembiayaan pelaksanaan tugas BPKK ditanggung oleh pengurus pusat, berdasarkan rencana anggaran yang disusun oleh BPKK, dengan jumlah sebesar-besamya 5 persen dari rencana anggaran pengeluaran pengurus pusat.
4. BPKK wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam Munas.

daftar is